Connect with us

Gallery

Tiga Syarat Kebangkitan PUI

Published

on

Ahmad-HeryawanOleh H. AHMAD HERYAWAN, Lc.

PERSATUAN Ummat Islam (PUI) harus terus berbenah diri. Kita harus menunjukkan bahwa kita mampu bangkit, untuk memberikan investasi amal terhadap reformasi kebangkitan Islam Indonesia yang terus bergulir.

Untuk kebangkitan itu, kita harus memiliki tiga syarat sebagai berikut:

Pertama, Matanatul Jama’ah (Soliditas Organisasi). Sebagai jamaah gerakan dakwah, PUI memiliki tujuan membentuk pribadi Muslim, rumah tangga Islami, dan terwujudnya tatanan Islam dalam kehidupan masyarakat untuk menuju peradaban dunia yang diridhai Allah SWT (Anggaran Dasar PUI). Artinya, PUI sebagai entitas gerakan dakwah cukup jelas dalam tahapan tujuannya, yakni dalam mewujudkan jamaan dan masyarakat, tidak mungkin eksis tanpa ada komitmen dari pribadi dan keluarga besar kader PUI. Soliditas jamaah sangat tergantung pada perwujudan komitmen pribadi kader PUI, karena komitmen pribadi kader PUI adalah bangunan awal untuk membangun soliditas jamaah.

Salah satu sebab utama kegagalan dan keterlambatan kaderisasi PUI adalah kurang pedulinya anak-anak muda dan keluarga besar PUI dalam aktivitas amaliah PUI. Untuk itu, bila PUI ingin bangkit, maka hendaknya para orangtua “mewakafkan” anak-anak mudanya itu untuk ikut serta dalam amal jama’i di PUI. Sebagaimana para sahabat berlomba-lomba mewakafkan anak-anaknya dalam dakwah dan jihad bersama Rasulullah Saw. Untuk itu, PP PUI mempunyai agenda prioritas, yaitu mendorong Himpunan Mahasiswa PUI bersama Pemuda PUI untuk secara intensif melakukan kaderisasi.

Kedua, Hayawiyatul Harakah (Dinamika Gerakan). Dinamika gerakan dakwah PUI sangat terkait dengan kemampuan manajerial. Karena itu, pengurus yang dibutuhkan bukan sekadar modal semangat, tapi juga terpenting adalah memiliki keterampilan manajemen dakwah. Ketua Dewan Pembina PUI, Ahmad Rifa’i, mengistilahkannya dengan “ulama-manajer”. “Pimpinan PUI ke depan bukan hanya memiliki kriteria ulama, tapi juga memiliki kriteria manajer,” tegasnya. PUI harus memiliki pemahaman fikih dakwah (manajemen dakwah) dengan baik sehingga dinamika gerakan dakwahnya terjaga dari “ketergelinciran” dan kejumudan.

Ketiga, Intajiyatul ‘Amal (Produktivitas Amal). PUI telah menetapkan khittah amaliahnya, yaitu Ishlahuts Tsamaniyah (delapan pokok perbaikan: akidah, tarbiyah, ibadah, ekonomi, tradisi, keluarga, masyarakat, dan umat). Delapan pokok perbaikan itu menjadi “bahan baku” produk amal. Produktivitas amal sangat tergantung pada kreativitas kader dalam memahami dan mengimplementasikan khittah amaliah Ishlahuts Tsamaniyah PUI ke dalam program-program kerja.

Kita harus dapat menjabarkan secara rinci dan jelas khittah amaliah itu. Selama ini, PUI belum banyak melakukan aktualisasi khittahnya sesuai dengan kebutuhan zaman. Mudah-mudahan tiga lembaga tinggi PUI –Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, dan Dewan Pakar—mampu segera menghadirkan program kerja amal yang segar, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan PUI dan umat Islam secara keseluruhan.

PUI harus mulai berani merekonstruksi format gerakan tarbiyah dan dakwahnya sesuai dengan tuntutan zaman. Pendidikan dan dakwah mendatang perlu melebarkan sayapnya secara konkret pada dua aspek, yaitu aspek kaderisasi internal dan dakwah massal. (Sumber: Revitalisasi Peran PUI dalam Pemberdayaan Ummat, PW PUI Jabar).*

Continue Reading
5 Comments

5 Comments

  1. firman

    04/05/2016 at 11:49

    best of the best 🙂

  2. firman

    04/05/2016 at 11:49

    " PUI.. is the best of best

  3. Eba Muhamad Fauzi

    04/05/2016 at 11:49

    Ditunggu training pembinaan pemberdayaan kecerdasan bagi generasi muda PUI. Salam dari KB SMP PUI Muktisari Majalengka

  4. akhwat PUI

    04/05/2016 at 11:49

    PUI…..Maju Terus…..!!!!

  5. Pemuda PUI

    04/05/2016 at 11:49

    Ass. Semoga Persatuan Umat Islam lebih baik lagi kedepannya…

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita PW

Ormas Islam Jabar Dukung Prabowo

Published

on

ormas islam jabar dukung prabowoPUIJABAR.ORG— Sejumlah ormas Islam tingkat Jawa Barat yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Ormas Islam (FSOI) mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014. Dukungan disampaikan dalam sebuah deklarasi di RM Ponyo Kota Bandung, Kamis (5/6/2014).

FSOI terdiri dari MUI, Persatuan Umat Islam (PUI), Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Persis, Matla’ul Anwar (MA), Al Irsyad Al Islamiyah, Al Washliyah, Syarikat Islam (SI), Parmusi, Dewan Dakwah (DDII).

Dukungan ormas-ormas Islam Jabar terhadap Prabowo-Hatta itu juga diikuti oleh badan atau lembaga otonom masing-masing ormas baik wanitanya maupun pemudanya, seperti Wanita PUI, Aisyiyah, Persistri,  Pemuda PUI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Persis, dan seterusnya.

Pembacaan deklarasi yang disampaikan Ketua FSOI Jabar, Drs. H. Iding Bahruddin, M.Pd (Ketua Umum PW PUI Jabar). Disebutkan, pemilihan presiden dalam pandangan Islam adalah sebuah upaya untuk memilih pemimpin yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

“Pemimpin yang dianggap mampu mewujudkan kemaslahatan bersama adalah yang memenuhi syara-syarat sesuai dengan ketentuan agama, yakni beriman dan bertaqwa, jujur (sidiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), dan memiliki kecerdasan memadai (fathonah),” ungkapnya.

Ustadz Iding menambahkan, kondisi saat ini negara dan pemerintahan Indonesia sedang dihadapkan pada tantangan yang sangat besar. Ia menyebutkan tantangan tersebut meliputi menipisnya sumber daya energi, ledakan penduduk yang tak terkendali, pemerintahan yang tidak efisien dan korup, serta terjadinya krisis karakter bangsa.

“Kami menilai bahwa visi-misi pasangan capres dan cawapres H. Prabowo-H. Hatta Rajasa bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Maka dengan bertawakal kepada Allah SWT, kami forum silaturrahmi ormas Islam Jabar menyatakan mendukung dengan sepenuh hati dan siap memenangkan H. Prabowo Subianto dan H. Hatta Rajasa menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia,” tegas Ustadz Iding yang disambut pekik takbir oleh perwakilan ormas Islam yang hadir.

Dalam penjelasannya FSOI Jabar mengaku telah mempelajari visi-misi kedua kandidat capres-cawapres,baik pasangan Prabowo-Hatta maupun pasangan Jokowi-JK. Namun berdasarkan kriteria dan musyawarah FSOI berketetapan hati dan langkah untuk mendukung pasangan dengan nomor urut satu yakni Prabowo-Hatta.

Usai deklarasi kepada wartawan Ustad Iding menjawab soal target suara yang hendak dicapai yakni sebesar  43 persen suara bisa didapat. Target tersebut menurut Iding berdasarkan data sebuah survey yang menyatakan bahwa 43 persen umat Islam di wilayah Jabar berafiliasi dengan ormas Islam.Untuk itu pihaknya berharap masyarakat Jabar yang religius diharapkan mampu memberi kontribusi yang besar bagi kemenangan pasangan Prabowo-Hatta.

“Jika penduduk Jabar sekira 45 juta maka 43 persennya atau sekira 17 juta suara insya Allah dapat kita raih,” ujar Ustadz Iding optimistis.

Ustadz Iding juga menampik anggapan bahwa pasangan Prabowo-Hatta hanya didukung kalangan elit  termasuk pimpinan ormas Islam saja dan seolah –olah tidak didukung rakyat atau umat yang di bawah. Ia menegaskan, dukungan tersebut dilakukan oleh segenap elemen ormas Islam dari jajaran pimpinan, pengurus, anggota hingga simpatisan, dari tingkat wilayah hingga ranting, dari kota hingga desa.

“Setelah ini (deklarasi) kita akan melakukan sosialisasi ke semua ormas Islam dengan dialog dan argumen keagamaan bahwa kita mempunyai pilihan sesuai syarat dan kriteria yang mendekati ideal yakni pasangan Prabowo-Hatta,”imbuh ustad Iding

Namun demikian, pihaknya menegaskan, tidak ada paksaan dalam memilih Capres nantinya dan FSOI sendiri akan menghargai jika ada yang berbeda pilihan. Pihaknya juga mengaku akan melakukan kampaye dengan santun dan menghindari kampaye hitam atau mendiskreditkan pasangan Capres lain.

 “Kita akan lakukan kampaye putih,seperti yang terlihat saat ini baju putih,kopiah putih dan rambut putih (ubanan),”tukasnya yang disambut tawa hadirin.

Dalam kesempatan tersebut ustadz Iding juga menjelaskan bahwa FSOI tidak dibayar oleh siapapun baik tim sukses maupun pasangan Prabowo-Hatta sendiri. Pilihan tersebut sesuai dengan pilihan ideologis.

“Kita tidak dibayar,biaya deklarasi ini murni swadaya kita sendiri. Tidak ada transaksi apapun,misal kalau menang suara kita ditukar dengan uang berapa,tidak,tidak ada.Ini berdasar nurani dan hasil musyawarah,”tegas ustad Iding. [Im@n]

Continue Reading

Berita PW

KH Ahmad Sanusi Kembali Diusulkan Menjadi Pahlawan Nasional

Published

on

Seminar KH.Ahmad Sanusi 4PUIJABAR.ORG —  Pendiri Persatuan Umat Islam (PUI) K.H. Ahmad Sanusi kembali diusulkan untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Sebelumnya tahun 2011 dan 2012 sempat diusulkan namun tidak dipertimbangkan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional.

Menurut Ketua Tim Pengusul Gelar Pahlawan Nasional bagi KH. Ahmad Sanusi, Prof.Dr.Nina Herlina Lubis, ada kesalahpahaman seolah semasa hidupnya KH Ahmad Sanusi memohon ampun kepada Pemerintah Belanda saat ditahan sehingga seolah-olah KH Ahmad Sanusi dibebaskan karena mengaku salah.

“Arsip mengenai pembebasan Haji Ahmad Sanusi menuai kontroversi. Arsip  bersifat rahasia (GEHEIM) nomor C.D.x.64/2/9 tanggal 25 Augustus 1938 dengan perihal “ Verzoek van Hadji Abdoerrohiem, om zijn zoon, Hadji Achmad Sanoesi, te ontheffen van zijn interneering”  yang merupakan pertimbangan dari De Directeur van Binnenlandsch Bestuur  membawa kesalahpahaman. Perihal arsip tersebut membawa kesan bahwa KH. Abdurrahim, Ayahanda KH. Ahmad Sanusi, mengemis kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk pembebasan anaknya, yakni KH. Ahmad Sanusi,” ungkap Nina dalam seminar “Pengusulan Kembali KH Ahmad Sanusi Sebagai Pahlawan Nasional” di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor Sumedang, Rabu (28/5/2014).

Nina menambahkan,yang menjadi pertanyaan adalah apakah patut seorang pejuang merasa kapok, sehingga merasa perlu untuk minta dibebaskan dari statusnya sebagai tahanan kota? Apakah mungkin Haji Ahmad Sanusi mempertaruhkan nama besarnya sehingga menjadi cacat karena mengaku bersalah dan menyerah? Pertanyaan di atas selalu menjadi hambatan bagi pengusulan Haji Ahmad Sanusi sabagai Pahlawan Nasional yang mewakili daerah Jawa Barat khususnya Sukabumi.

Ia menjelaskan, berdasarkan konfirmasi dari KH. Maman Abdurrahman (cucu KH. Ahmad Sanusi) yang menjelaskan bahwa kakeknya dimerdekakan  dari statusnya sebagai tahanan kota bukan karena permintaan KH Abdurrahim, tetapi karena posisi Pemerintah Hindia Belanda yang merasa ‘kewalahan’ menjelang Perang Dunia II.

ahmad sanusiKH. Maman Abdurrahman mendengar dari ayahnya (KH.Ahmad Badri Sanusi), bahwa pada tahun 1938 mata-mata dari Balatentara Jepang sudah menyusup dan mengadakan konsolidasi di Sukabumi. Tahanan politik yang lain waktu itu dibebaskan juga atas desakan Jepang seperti Bung Hatta dan Bung Sjahrir pun dipulangkan dari Bandaneira.

“Menurut logika adalah tidak mungkin KH. Abdurrohim memintakan ampun kepada Belanda bagi kebebasan anaknya, yakni KH. Ahmad Sanusi, karena pada tahun 1938 KH. Abdurrahim sudah meninggal dunia.  Haji Abdoerrohim yang ada pada waktu itu adalah Haji Abdoerrohim dari Cipoho yang menjadi Pengurus Besar AII.  Haji Abdoerrohim Cipoho berusia lebih muda dari Haji Ahmad Sanusi,”terasng Nina yang juga Guru Besar Sejarah dari Unpad ini.

Namun Nina meragukan kebenaran mengenai KH.Abdoerrohim dari Cipoho dalam mengajukan pembebasan bagi KH. Ahmad Sanusi. Pasalnya surat permohonan ampunan tersebut tidak ada. Jika benar dan terbukti KH Abdoerrohim Cipoho yang mengajukan surat pembebasan kepada Belanda, maka itu pun tidak mungkin.

 “Karena surat-surat keluar yang penting harus atas sepengetahuan KH Ahmad Sanusi sebagai Penasehat AII. Haji Ahmad Sanusi tidak mungkin menyetujui pembebasan dirinya,”imbuhnya.

Untuk dirinya dirinya kembali akan meluruskan kesalahpahaman tersebut dan kembali melengkapai persyaratan yang di butuhkan. Pihaknya juga optimis untuk tahun 2014 ini pengusulan tersebut bisa goal, karena dari seluruh anggota BPUKI tinggal KH.Ahmad Sanusi yang belum mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial Kemensos yang diwakili Dra. Siti Aisyah menyambut baik usulan diusulkankembalinya KH Ahmad Sanusi sebagai Pahlawan Nasional. Menurut Siti, salah satu prerjuangan K.H. Ahmad Sanusi  adalah pada masa pendudukan DI/TII Pimpinan Kartosuwiryo beliau mengeluarkan fatwa agar masyarakat di daerahnya untuk tidak terpengaruh dengan DI/TII dan tetap setia dengan NKRI.

Selain itu, sambungnya, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Ia memberikan dua sumbangan pemikiran.

Pertama, meredakan pertentangan antara pihak yang setuju dan yang tidak setuju menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Kedua, memasukkan konsep imamat (demokrasi) sebagai landasan bentuk pemerintahan Indonesia yang akan dimerdekakan. Sementara karyanya besar KH.Ahmad Sanusia yang terkenal ialah Tamsijjatul Muslimin  yaitu alih aksara Al Qur’an ke huruf latin yang waktu adalah untuk pertama kalinya dan satu-satunya.

“Kita akui bersama pengaruh globalisasi saat ini dapat menyebabkan generasi muda penerus bangsa lebih mengenal tokoh-tokoh dari luar negeri sebagai idola daripada Pahlawan Nasional yang kita miliki. Perlu kami informasikan kepada hadirin sekalian bahwa hingga saat ini kita telah memiliki 159 Pahlawan Nasional,”jelasnya.

Untuk itu pihaknya berharap, dengan adanya seminar ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengusulan K.H. Ahmad Sanusi sebagai Pahlawan Nasional dan dapat melengkapi data-data yang sebelumnya diusulkan sehingga nantinya K.H. Ahmad Sanusi dapat dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional. Adapun dalam pengusulan ini agar Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) dapat berperan aktif sehingga data yang nantinya diusulkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sebelumnya dalam sambutannya Ketua Umum DPW PUI Jabar Drs.H.Iding Bahruddin,M.M.Pd menegaskan bahwa KH.Ahmad Sanusi sebagai salah satu ulama pelaku dan  pejuang kemerdekaan Indonesia layak mendapat penghargaan Pahlawan Nasional. Menurut ustad Iding, KH. Ahmad Sanusi bukan saja ulama milik warga Sukabumi dan PUI namun ulama milik umat Islam Indonesia.

“Sejarah mencatat bahwa KH.Ahmad Sanusi perjuangannya bukan hanya di Sukabumi dan Jawa Barat namun pengaruhnya bersifat nasional. Adalah salah besar jika beliau ulama lokal,sebelum kemerdekaan pengaruhnya sudah sampai hingga Sumatera. Jadi dengan mengingat jasa dan perjuangannya sudah sangat relevan dan tepat jika beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional,”tegasnya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Seminar sendiri diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati yang bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) dan DPW PUI Jabar. Acara tersebut dihadiri seribuan peserta dari civitas akademika UIN SGD,jamaah PUI Jabar,pejabat Pemkot Sukabumi dan elemen umat Islam Jabar. [Iman]

Continue Reading

DPP PUI

Seruan DPP PUI: Pilih Caleg Kader PUI dan Dikenal Baik!

Published

on

PUIJABAR.ORG — Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) menyerukan jamaah PUI dan umat Islam pada umumnya agar menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014 alias tidak Golput dan memilih caleg dan calin DPD dari kader PUI.

Dalam seruan tertanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani Ketua Umum DPP PUI H. Nurhasan Zaidi dan Sekjen H. Ahmadie Thaha itu, DPP PUI juga mengemukakan kriteria caleg pilihan umat, yaitu dikenal baik, dikenal mampu, dikenal komitmen terhadap Islam, dan dikenal punya peluang terpilih. (mel/puijabar.org).

seruan pui ttg pemilu 1

seruan pui ttg pemilu 2

Continue Reading

@ Copyright - Infokom DPW PUI Jabar