Connect with us

Kabar PUI Pusat

Tarhib Ramadhan 1434 H./2013 M

Published

on

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

RAMADHAN 1434 H./2013 M.

 

Kegiatan amaliyah Ramadhan secara umum dapat dibagi tiga, yaitu sebelum (qabla), selama (atsna) dan sesudah (ba’da) Ramadhan. Program amaliyah qabla Ramadhan dikhususkan sebagai kegiatan penyambutan Ramadhan. Program atsna Ramadhan merupakan kegiatan inti. Sementara program amaliyah ba’da Ramadhan mencakup kegiatan shalat Idul Fitri hingga kegiatan silaturahim, yang diharapkan agar dilakukan dengan memberikan penekanan pada aspek-aspek dan dampak sosial yang lebih besar.

 

Qabla (Sebelum) Ramadhan

No

Nama Program

Target

Lembaga

Keterangan

1

Pembentukan Panitia Ramadhan 1 DPP, DPW, DPD, DPC, DPRa PUI Kepanitiaan Ramadhan dibentuk di tiap level pengurus PUI.

2

Pemasangan Spanduk Menyambut Ramadhan 5 DPP, DPW, DPD, DPC, DPRa PUI Ukuran spanduk disesuaikan dengan lokasi pemasangan

3

Pemasangan Stiker/Poster/ Pamplet/Jadwal Puasa atau Imsakiyah Ramadhan 1 Masjid, mushala, majelis ta’lim, pondok pesantren, madrasah/sekolah Untuk syiar sangat disarankan

4

Pembekalan Ramadhan 1x Masjid, madrasah/ sekolah Isi pembekalan sesuai kebutuhan

5

Membersihkan lingkungan dan sarana tempat ibadah 1x Masjid, mushala, majelis ta’lim, pondok pesantren, madrasah/sekolah Semua level

6

Pawai menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1x DPD, DPC, DPRa PUI Untuk syiar disarankan minimal di salah satu level struktur

7

Bazar Ramadhan 1x Masjid, majelis ta’lim, madrasah/ sekolah Syiar sekaligus kegiatan sosial
Atsna (Selama) Ramadhan

No

Nama Program

Target

Lembaga

Keterangan

1

Ifthar Jama’i

  1. Ifthar Jama’i bersama kader/jama’ah PUI

1x DPD, DPC, DPRa PUI Sangat disarankan minimal 1x di salah satu level struktur kepengurusan PUI

  1. Ifthar Jama’i bersama aparat pemerintahan setempat

1x Bersama Bupati/wabup, camat, kelurahan

  1. Ifthar Jama’i Tokoh Masyarakat setempat

1x Masjid, madrasah/ sekolah

2

Halaqah Qur’aniyah

  1. Tadarrus Al-Qur’an

1x Masjid, mushalla

  1. Khatmul Qur’an

1x/kader Hlq Kewajiban tiap jama’ah

  1. Tahsin Al-Qur’an

1x Hlq Diwajibkan

  1. Musabaqah Hifzhul Qur’an

1x Masjid, mushalla, madrasah/sekolah

  1. Semalam Bersama Al-Qur’an

1x Masjid, mushalla, madrasah/sekolah

3

Training Intisab/Pesantren Kilat

  1. Pejalar pada level MI/SD, MTs/SMP & MA/SMA/SMK

3x Masjid, mushalla, madrasah/sekolah

  1. Mahasiswa

3x Masjid & mushalla

  1. Umum/perkantoran

3x Masjid & mushalla

4

I’tikaf 1x Masjid & mushalla

5

Ziswaf 1x Masjid, mushalla, majelis ta’lim madrasah/sekolah
Ba’da (Sesudah) Ramadhan

No

Nama Program

Target

Lembaga

Keterangan

1

Shalat Idul Fitri 1x Masjid/lapangan

2

Silaturahim/halal bi Halal

  1. Silaturahim/halal bi halal kader & jama’ah PUI

1x Masjid, mushalla, majelis ta’lim madrasah/sekolah Ditekankan ditiap level kepengurus PUI

  1. Silaturahim/halal bi halal tokoh masyarakat

1x Masjid, mushalla, majelis ta’lim madrasah/sekolah

  1. Mutaba’ah program

1x Kepengurus DPW, DPD, DPC dan DPRa PUI Ditekankan ditiap level kepengurus PUI
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kabar PUI Pusat

Sertifikasi Guru Tidak Tingkatkan Kualitas Anak Didik

Published

on

nurhasan_zaidi-puiPUIJABAR.ORG — Program Sertifikasi Guru ternyata tidak meningkatkan kualitas anak didik. Penilaian itu berdasarkan hasil riset dan evaluasi program sertifikasi guru, ternyata pemberian sertifikasi tidak memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak didik.

Atas hal tersebut, Ketua Umum PP PUI yang juga Anggota DPR RI H. Nurhasan Zaidi, meminta pihak berwenang  terus mengawasi guru pasca mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Kepada wartawan di Majalengka, Sabtu (17/5/2014), Nurhasan mengungkapkan, nilai APBN untuk dana sertifikasi sebesar Rp 60,5 trilyun atau 16,3 persen dari anggaran pendidikan, harus dipertanggungjawabkan oleh guru penerima sertifikasi berupa profesionalitas mengajar.

Guru menerima sertifikasi harus meningkatkan kualitas pendidikan mengajarnya, jangan sampai guru kehabisn stok ilmu pengetahuan yang akan disampaikan kepada anak didiknya.

“Ilmu pengetahuan terus berkembang. Guru harus bisa menangkap persoalan-persoalan terbaru dan mengaktulisasikanya dalam proses belajar mengajarnya. Jangan sampai guru ketinggalan informasi dan muridnya lebih menguasai persoalan tersebut,” ungkap Nurhasan seperti dikutip pikiran-rakyat.com.

“Dana sertifikasi etrsebut lebioh besar dari anggaran infrastruktur pendidikan yang hanya Rp 10 trilyun atau 2,7 persen dari anggaran pendidikan. Maka program sertifikasi guru ini harus benar-benar terlaksana sesuai yang diamanatkan Undang-undang, yaknimeningkatnya mutu pendidikan,” tambah Nurhasan.

Dia berharap guru penerima sertifikasi mampu memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran dan mampu meningkatkan mutu pendidikan anak didiknya, tak hanya ilmu pengetahuan namun membentuk watak anak yang berahlak.

Sebelumnya Bupati Majalengka H. Sutrisno, menyampaikan hal senada, bahwa guru penerima sertifikasi harus terus dievaluasi melalui instansi terkait, jangan sampai guru penerima sertifikasi malah tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya, dan lebih membebani guru honorer dalam mengajar.

Menurut Bupti, kebijakan pemerintah dalam pemberian sertifikasi ini masih sangat global, nyaris semua guru menerima dana sertifikasi karena teknis penentuannya melalui testing dan beragam persyaratan lainnya.

“Kedepan agar pemberian reward ini tepat sasaran maka terhadaps emua guru harus mendapatkan pengawasan secara intensif dari semua pihak agar dana tersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh penerima dan memiliki kolerasi terhadap peningkatan mutu pendidikan anak di sekolah,” ungkap H. Sutrisno.*

Continue Reading

DPP PUI

Seruan DPP PUI: Pilih Caleg Kader PUI dan Dikenal Baik!

Published

on

PUIJABAR.ORG — Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) menyerukan jamaah PUI dan umat Islam pada umumnya agar menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014 alias tidak Golput dan memilih caleg dan calin DPD dari kader PUI.

Dalam seruan tertanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani Ketua Umum DPP PUI H. Nurhasan Zaidi dan Sekjen H. Ahmadie Thaha itu, DPP PUI juga mengemukakan kriteria caleg pilihan umat, yaitu dikenal baik, dikenal mampu, dikenal komitmen terhadap Islam, dan dikenal punya peluang terpilih. (mel/puijabar.org).

seruan pui ttg pemilu 1

seruan pui ttg pemilu 2

Continue Reading

DPP PUI

Pernyataan Sikap DPP PUI tentang Krisis Mesir

Published

on

pro mursiMesir adalah lempeng peradaban ummat Islam dan kebudayaan Timur Tengah. Apa yang terjadi di sana akan berpengaruh kepada seluruh kawasan Timur Tengah dan dunia Islam. Saat ini, tengah terjadi krisis politik dan kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap Presiden Muhammad Mursi, presiden pertama Mesir yang terpilih oleh rakyatnya secara langsung dan demokratis.

Kami menilai bahwa perkembangan demokrasi di Mesir sudah tidak sehat karena diinterevensi oleh militer. Proses demokratisasi dan transisi demokrasi Mesir telah dibuat cacat oleh sikap militer dengan arogansi kekuatannya. Kudeta terhadap kekuasaan yang Sah tak ubahnya sebagai tirani yang tak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

Selain itu, kami melihat bahwa krisis di Mesir bukan hanya masalah krisis politik saja, tetapi juga masalah eksistensi dakwah Islam di Mesir, selain berdampak buruk karena menghambat civil society dan eksistensi ormas Islam di Mesir.

Dilihat dari sudut pandang Indonesia, Mesir sudah lama berhubungan dengan Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Mesir adalah negara pertama di dunia yg mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ketika itu Indonesia diwakili oleh KH. Agus Salim dan Sutan Syahrir melakukan lawatan ke Mesir di awal kemerdekaan Indonesia, dengan bantuan Ikhwanul Muslimin yang memfasilitasi pertemuan sehingga dapat menghadap ke Raja Faruk, penguasa mesir saat itu. Dalam pertemuan itulah Mesir memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia melalui perwakilan Indonesia KH. Agus Salim dan Sutan Sahrir.

Atas segala yang telah terjadi itu, kami dari Dewan Pengurus Pusat PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI) menyatakan sikap:

  1. Menolak segala bentuk intervensi terhadap demokrasi, termasuk intervensi asing di luar negara Mesir yang akan mencampuri urusan dalam negeri mereka dengan memanfaatkan militer dan pihak oposisi, justru akan menghancurkan peluang transisi demokrasi yang terjadi.
  2. Mendorong adanya perdamaian dengan bentuk dialog antara seluruh elemen politik dan organisasi di Mesir. Utamanya antara Ikhwanul Muslimin sebagai ormas terbesar dengan Pimpinan Militer.
  3. Sebagai sesama bangsa yg mayoritas muslim terbesar di dunia dengan rasa cinta dan ukhuwah kami turut mendo’akan agar situasi politik dan dakwah di Mesir cepat pulih kembali.
  4. DPP PUI menyerukan agar kaum muslimin di seluruh dunia membaca doa qunut nazilah untuk mendoakan saudara-saudara kita di Mesir serta diselamatkan dari pembantaian karena pertikaian.
  5. Meminta pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional untuk mendesak lembaga HAM internasional agar berupaya semaksimal mungkin mencegah terjadinya aksi pelanggaran HAM oleh militer di Mesir terhadap rakyat civil.

Demikian pernyataan sikap dan seruan Persatuan Ummat Islam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa para korban civil di Mesir dan semoga krisis di Mesir segera berakhir, aamiin.

Jakarta, 05 Juli 2013/26 Sya’ban 1434 
Dewan Pengurus Pusat PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI),
H. Nurhasan Zaidi  (Ketua Umum)
H. Ahmadie Thaha (Sekretaris Jenderal)

Continue Reading

@ Copyright - Infokom DPW PUI Jabar