Connect with us

Kolom

Sejarah Berdirinya POI

Published

on

KH.-A-HALIMPengaruh Gerakan Wahabi dan Pan Islamisme yang terjadi di tanah suci Mekah telah masuk ke Indonesia melalui para pemuda Indonesia yang kembali setelah menuntut ilmu di Mekah. Diantara pemuda Indonesia itu adalah KH. Abdul Halim. Selama di tanah suci dia banyak melakukan komunikasi dengan pemuda-pemuda dari negara-negara lain yang juga dijajah kolonial bangsa-bangsa Eropa.

Abdul Halim pun banyak membaca gagasan dan pemikiran yang dicetuskan Sayyid Jamaluddin al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Tak jarang ia mendiskusikan ide-ide menarik dan menantang dari kedua tokoh pembaharu ini ketika belajar di Mekah. Tak aneh bila dia pun berkeinginan melakukan pembaharuan dalam Islam.

Dalam merealisir cita-citanya, KH. Abdul Halim mengikuti jejak Nabi Muhammad S.a.w, yakni dimulai dengan membina/mendidik keluarganya sendiri. Kegiatan pembinaan tersebut dia lakukan di sebuah mushala yang berada di tengah-tengah kebun milik mertuanya. Majelis pendidikan yang dimulai pada 1911 ini diberinya nama Majlis al-’Ilmi.

Di samping itu, KH. Abdul Halim mengajak para kyai untuk meningkatkan mutu pendidikan di pondok-pondok pesantren yang mereka bina dengan mengintrodusir sistem pendidikan modern. Ia menganjurkan anak-anak perempuan agar mengikuti pendidikan sekolah. Beliau pun menganjurkan mereka berpakaian praktis dengan memakai pantalon (celana panjang). Akan tetapi semua anjuran dan ajakan beliau mendapat tantangan keras dari para kyai. Namun demikian beliau tetap terus melaksanakan perbaikan-perbaikan sistem pendidikan.

Dalam perkembangan selanjutnya, Majlis al-’Ilmi mengundang minat para anggota masyarakat sekitar dan bahkan dari luar daerah untuk turut serta dalam majelis tersebut. Sehingga belum genap satu tahun usia majelis ini, mushala yang ada sudah tak memadai lagi untuk menampung para peminat majelis. Untuk itu dia mendirikan sebuah mushala yang lebih besar lagi di atas sebuah kolam yang dalam bahasa Sunda disebut bale kambang.

Selain itu untuk menampung para santri yang datang dari luar daerah dibangunlah sebuah asrama atau pondokan untuk tempat tinggal mereka. Dengan demikian majelis tersebut berkembang menjadi sebuah pondok pesantren. Materi yang diberikan di pondok pesantren tersebut tidak hanya pengetahuan agama saja melainkan diberikan juga pengetahuan umum.

Karena perkembangan pondok pesantren ini semakin pesat, maka atas anjuran para pengurus pada 1916 didirikanlah sebuah Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang diberi nama I’anat al-Thalibibin Li Ta’allumi Faraid al-Din (Bantu Siswa Mempelajari Kewajiban Agama). Untuk mengatur penyelenggaraan pondok pesantren tersebut dibentuklah sebuah organisasi yang disebut Hayat al-Qulub (1916).

Hayat al-Qulub berkembang pesat. Pada mulanya, amal usahanya masih terbatas pada bidang pendidikan. Kini KH. Abul Halim bersama pengurus lainnya merasa perlu meningkatkan amal usaha organisasi dengan jalan mendirikan sebuah organisasi yang lebih kokoh dan menjangkau daerah yang lebih luas, tidak terbatas hanya di daerah Majalengka saja. Untuk itu maka pada tanggal 16 Mei 1916 Hayat al-Qulub berubah nama menjadi Jum’iyyat I’anat al-Muta’allimin.

Wilayah gerak organisasi pun meluas meliputi wilayah Karesidenan Cirebon. Perluasan wilayah gerak organisasi ini dimungkinkan terjadi setelah ia mendapatkan badan hukum dari pemerintah Hindia Belanda pada 21 Desember 1917 atas jasa/bantuan HOS Cokroaminoto, pendiri Syarikat Dagang Islam (SDI).

Dengan meluasnya wilayah gerak, nama organisasi diubah lagi menjadi Persyarikatan Oelama (PO). Dengan nama baru organisasi ini, perkembangan pendidikannya semakin pesat, lebih-lebih setelah PO memperoleh badan hukum yang baru (19 Januari 1924).

Untuk mencapai tujuannya, PO menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama Islam, baik kepada anak-anak ataupun orang tua/dewasa. PO namyak mendirikan madrasah-madrasah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang-cabangnya.

Di pusatnya di Majalengka, PO antara lain mendirikan Madrasah Mu’allimin pada 1923. Madrasah ini kemudian berubah nama menjadi Sekolah Guru Islam (SGI) Darul Ulum (sekarang menjadi Madrasah Aliyah). Sedangkan di cabang-cabang, berdirilah madrasah-madrasah tingkat Diniyah, Ibtidaiyah, Tsnawiyah dan Aliyah.

Di samping mendirikan lembaga pendidikan formal, PO mendirikan juga lembaga pendidikan nonformal (1920-1925) dengan tujuan meningkatkan pendidikan masyarakat ke arah (1) kesadaran sebagai bangsa; (2) kesadaran untuk beragama; dan (3) mengusir kolonialisme imperialisme.

Di samping pendidikan, bidang usaha lainnya pun menjadi perhatian PO. Itu meliputi baik bidang sosial, ekonomi, dakwah, maupun politik. Dalam bidang dakwah/penerangan PO antara lain menerbitkan majalah SOEARA PO (1927-1928).

Dalam bidang sosial PO mendirikan Panti Asuhan Anak-Anak Yatim Piatu dan mengusahakan terlaksananya zakat. Dalam bidang ekonomi PO mendirikan percetakan sebagai usaha untuk mencukupi kebutuhan organisasi.

Sementara itu, dalam bidang politik, PO berperan serta secara aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini PO menyalurkan aspirasi politiknya melalui federasi organisasi massa Islam Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) yang kemudian berubah nama menjadi partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).

Kegiatan-kegiatan PO dikoordinasikan secara modern dengan dipecah dalam berbagai majelis/departemen dan organisasi otonom.

Majelis-majelis yang dibentuk PO adalah:
1. Majelis Pendidikan dan Pengajaran (POMPER)
2. Majelis Penyiaran Islam (POMPI)
3. Majelis Usaha (POMPU)
4. Majelis Pemuda (POMDA)

Sedangkan organisasi otonom yang dibentuk adalah:
1. Hizbul Islam Padvinder Organisasi PO (HIPO)
2. Persatuan Anak-anak PO (PAPO)
3. Persatuan Anak-anak Perempuan PO (PAPPO)
4. Persatuan Guru PO (PGPO)
5. Penolong Kesejahteraan Oemat (PKO).

Namun, majelis pendidikan merupakan bagian paling sibuk mengingat lembaga pendidikan yang diselenggarakan PO berkembang ke seluruh pulau Jawa dan Madura. Bahkan, setelah mendapatkan badan hukum yang baru (18 Agustus 1937) PO berkembang sampai ke Sumatera bagian Selatan (Palembang dan Lampung).

Namun sangat disayangkan perkembangan PO tidak lancar seperti yang diharapkan. Penyebabnya, pergantian kekuasaan penjajah dari Belanda ke Jepang membawa akibat buruk terhadap perkembangan organisasi-organisasi Islam di Indonesia, termasuk PO. Semua organisasi pergerakan Islam dibekukan kegiatannya oleh pemerintah Jepang.

Untungnya keadaan tersebut tidak berlangsung lama, karena pada 21 November 1942 PO diijinkan aktif kembali. Hanya saja wilayah operasinya dibatasi se-karesidenan Cirebon. Pembatasan ini pun hanya berlangsung beberapa bulan saja. Pada 15 Pebruari 1943 PO mendapatkan ijin operasional untuk melakukan kegiatan di seluruh Jawa dan Madura.

Untuk kesekian kalinya nama organisasi berubah lagi menjadi Perikatan Oemmat Islam (POI). Dengan berubah nama maka tujuan organisasi pun diperluas, yakni (1) mengajak masyarakat kembali pada tuntunan Ilahi; dan (2) mengurangi pertentangan-pertentangan di antara ummat Islam sebagai akibat adanya politik devide et impera pemerintahan kolonial Belanda.

Banyak tokoh yang telah berjuang melalui PO maupun POI. Antara lain, KH. Moh. Ilyas, KH. Zubaedi, KH. M. Hidayat, Mas Seta Sentana, Habib Abdullah Al Jufri, Rd. Sastrakusumah, Rd. Acung Sahlan, KH. Abdul Halim, KH. S. Solehuddin, Mu’allim Asy’ari, Mu’allim Bunyamin, Mu’allim Abhary, KH. Ambari, A. Jeman, dan KH. Moh. Junaedi. (zoom/intisabi/pui.or.id).*

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kolom

Pilih Pemimpin Amanah Agar Turun Keberkahan

Published

on

fauzan jaenuriOleh H.M. Fauzan Jaenuri

Pemilu merupakan salah satu bagian dari proses demokrasi di Indonesia yang merupakan rangkai awal dalam rangka memilih seorang imam atau pemimpin. Hal ini juga merupakan proses melahirkan atau mencari kepemimpinan nasional.

Dalam proses demikian untuk mencari pemimpin baik lingkup legislative maupun eksekutif maka dalam konteks hukum Islam termasuk dalam kategori fardu kifayah. Sehingga seandainya tidak ada yang mencalonkan maka hal ini termasuk berdosa. Mengangkat seorang pemimpin dalam konteks persatuan umat Islam yakni yang selaku ahlu sunnah wal jamaah maka hukumnya wajib syar’i dan wajib aqli.

Sehingga karena wajibnya tersebut maka sebagai umat Islam khususnya kader PUI adalah wajib ain atau bisa menjadi haram jika tidak melakukan alias meninggalkan proses pemilu tersebut. Untuk itu bagi kader atau jamaah PUI harus tidak boleh golput alias harus menyalurkan hak politiknya yakni memilih calon wakil rakyat tersebut.

Hal ini harus disosialisasikan kepada seluruh umat Islam khususnya kader dan jamaah PUI akan urgensinya ikut aktif dalam pemilu tersebut.

Harapan besar bagi pemilih adalah lahirnya seorang pemimpin ditengah-tengah umat yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas seorang pemimpin seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu seorang pemimpin itu harus memenuhi kesiapan atau criteria antara lain :

1. Mampu menghadirkan rasa aman ditengah-tengah masyarakat atau umat.

Maka dari itu ia harus mempunyai kekuatan yang prima,secara keilmuan mumpuni,mempunyai fisik yang sehat dan segar,maka jika ada calon pemimpin yang mempunyai fisik sudah terlihat loyo (tua) maka sebenarnya tidak layak. Karena ia dituntut untuk bisa aktif melihat umat atau rakyatnya secara langsung,tidak sekedar duduk manis dan mendengar laporan dari staf atau pembantunya.

Apalagi dalam konteks kemimpinan nasional,dimana wilayah Indonesia yang demikian luas maka seorang pemimpin dituntut mempunyai kesehatan atau kebugaran fisik yang prima. Nah,bagaimana hal bisa dilakukan oleh orang tua yang sudah loyo,mungkin secara keilmuan ia mumpuni namun secara fisik sudah tidak memungkinkan,karena kerja pemimpin itu bukan sekedar pikiran saja tapi harus dibarengi dengan kekuatan tubuh atau jasmani yang prima.

Dalam bahasa Al Qur’annya basthotan fil ilmi wal jizmi  yakni mempunyai kedalam ilmu (baik ilmu agama dan tatanegara) yang mumpuni namun juga mempunyai kekuatan jasmani/fisik yang prima.

2. Mempunyai kekuatan atau kemampuan secara ekonomi di tengah-tengah masyarakat atau umat.

Hal ini jangan sampai ada wakil rakyat baik yang duduk dilegislatif atau eksekutif yang secara ekonomi sangat lemah atau tidak mempunyai daya beli dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Jika hal tersebut sampai terjadi maka keberadaan ia sebagai wakil rakyat hanya sekedar mencari nafkah atau pekerjaan saja.Bisa dibayangkan jika ada wakil rakyat yang secara ekonomi sangat lemah harus memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Ini malah bisa berpotensi atau menjerumuskan ia pada hal atau tindakan tidak terpuji atau mudah tergoda dengan iming-iming materi,karena secara materi belum mandiri atau masih lemah.

Untuk itu kader-kader PUI yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat harus kuat secara ekonomi,sehingga jika ditakdirkan menjadi wakil rakyat betul-betul untuk ibadah,dakwah,pengabdian dan bukan untuk mencari nafkah. Ia juga harus mempunyai bekal keimanan yang kuat sehingga sehingga langkahnya dibimbing oleh Allah,teguh dalam pendirian,tidak mudah tergoda bujuk rayu duniawi dan ikhlas mengemban amanah umat.

Harapannya jika memilih caleg yang demikian (berbekal iman dan ilmu yang kuat) maka kelak jika ia duduk di parlemen mampu mentransformasi nilai Al Qur’an dan Sunnah dalam system pemerintahan dan perundang-undangan di Indonesia.

3. Mampu menghadirkan penghambaan  diri kepada Allah SWT.

Kehadirannya bisa mendatangkan rahmat baik di parlemen maupun ditengah –tengah masyarakat atau umat.Bukan sebaliknya kehadiran dan keberadaannya malah mendatangkan mudhoroat dan murka dari Allah SWT. Untuk itu seorang pemimpin harus mampu menjadi uswah atau contoh yang baik bagi umat atau rakyatnya baik perkataannya maupun prilakunya.

Indikasinya sebenarnya mudah yakni seorang pemimpin menimal mampu menjadi imam atau khotib di masjid atau minimal dia aktif dalam kegiatan di masjid di lingkungannya,baik shalat berjamaah maupun kegiatan lainnya.

Bagaimana mungkin seorang pemimpin menyuruh atau mengajak rakyatnya untuk menjadi baik kalau dirinya saja tidak pernah ke masjid? Padahal masjid bisa dijadikan model pembentukan karakter rakyat,masjid sebagai tempat ibadah,menggali ilmu atau belajar,mengembangkan potensi ekonomi sehingga rakyat atau umat berdaya dan masjid sebagai ajang silaturrahim untuk memecahkan segala persoalan.

Lihatlah bagaimana sosok Rasulullah sebagai pemimpin terbesar dunia,beliau imam dalam shalat di masjid,pemimpin dalam keluarga,pemimpin dalam masyarakat bahkan Negara dan lain sebagainya.

Dengan demikian dalam konteks memilih pemimpin itu tidak boleh dilakukan asal-asalan yakni asal memilih orang dan asal gugur kewajiban memilih. Untuk itu memilih pemimpin harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Sadar dan tahu siapa orang kita hendak pilih serta pilihan kita harus dapat dipertanggung jawabkan kelak.Jangan memilih pemimpin yang baik sesaat,memberi saat akan dipilih dan perhatian menjelang pemilihan atau gemar mengumbar janji-janji atau harapan palsu. Kader dan jamah PUI serta umumnya umat Islam jangan terjebak caleg yang demikian karena akan menyesal nantinya. Kader PUI dan umat Islam harus menjadi pemilih yang cerdas  dan tidak pragmatis (demi kepentingan sesaat).

Selain itu selaku umat Islam kita dilarang untuk berlaku pesimis,sebaliknya kita harus terus mempunyai sikap optimis dalam membangun masa depan. Memang harus diakui ada beberapa anggota legislatif yang mempunyai sikap dan prilaku yang tidak amanah atau tidak terpuji,seperti terbelit kasus korupsi,terjerat kasus narkoba dan lain sebagainya.

Namun kita harus tetap mempunyai harapan bahwa kedepan harus lebih baik,diantara ribuan caleg pasti ada yang baik dan layak untuk kita pilih. Kita harus mampu menghadirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang lebih baik,tunas-tunas harapan bangsa itu harus tetap ada sehingga kita akan meraih dan hidup dalam negara yang diridhoi Alllah SWT, negara yang baldatun thoyyibatul wa rabbun ghafur itu bukan mimpi,insya Allah itu akan terwujud jika kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang amanah.Semoga . [Iman/Intisabi].*

Drs.H.Muh.Fauzan Jaenuri,M.Ag, Wakil Ketua PW PUI Jabar

Continue Reading

Kolom

Pilih Pemimpin Muda Berprestasi!

Published

on

djadja djahariOleh H.Djaja Djahari

Bagi umat Islam umumnya dan khususnya bagi jamaah PUI untuk Pemilu Legislatif 2014 ini sebaiknya tidak golput. Karena kalau golput sayang suara kita (umat Islam) akan dipakai oleh orang lain (non muslim). Jadi jika semua atau sebagian besar umat Islam golput maka yang akan terpilih adalah min hum (golongan orang yang tidak kita kehendaki).

Kalaupun mereka yang terpilih tidak sampai pada golongan yang tidak kita kehendaki maka kreterianya pasti jauh dari harapan atau dibawah standar syarat seorang pemimpin sesuai dengan agama kita.

Untuk itu alangkah baiknya jika kita terlibat aktif dalam pemilu legislatif tersebut. Kriterianya yang utama adalah caleg tersebut harus seorang muslim atau Islam. Dalam hal ini tentu bukan sekedar Islam hanya sebatas identitas atau KTP semata.

Namun Islam atau muslim disini tentu saja ditunjukan dengan jati dirinya yang terlihat dari sikap,amaliyah dan komitmen keislamannya yang kokoh dan mempunyai sikap membela agama dan memperjuangkannya dalam  amaliyah keseharian baik secara pribadi maupun dalam berjamaah.

Selain aktif dalam pelaksanaanPemilu Legislatif kader PUI juga harus aktif sebagai pemantau atau pemerhati sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan Pemilu tersebut. Sebab hal ini menurut beberapa pengamat serta belajar dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya bahwa kecurangan dalam Pemilu masih sangat potensial terjadi. Bukan berarti kita berburuk sangka kepada penyelenggara atau panitia pemilu namun kenyataan di lapangan sulit untuk dipungkiri.

Kecurangan tersebut bisa terjadi karena praktek politik uang (money politic),mempengaruhi calon pemilih atau menggiring pada caleg tertentu baik dilakukan oleh oknum parpol atau simapatisan caleg atau timsesnya atau  oleh oknum panitia itu sendiri. Hal ini harus kita antisapasti sejak dini,segala bentuk kecurangan akan mencederai dari proses Pemilu itu sendiri yang mengusung prinsip langsung,umum,bebas,rahasia ,jujur dan adil (luber jurdil).

Jamaah PUI boleh dikata dan bisa disebut sebagai pemilih yang dewasa dalam hal ini sudah cerdas dan teruji.Tanpa harus diarahkan kader PUI sudah tahu dan paham siapa saja yang masuk kategori caleg yang sesuai dengan arah perjuangan PUI. Baik  caleg dari internal PUI,calon DPD maupun dari luar PUI yang tentu saja mereka ini harus dekat dan sejalan dengan perjuangan PUI.

Untuk itu sebelum memilih nantinya ada baiknya melakukan istiqarah atau meminta pentunjuk dari Allah SWT,menimbang-nimbang terlebih dahulu,jangan sampai salah pilih nantinya. Sebab mereka yang mewakili suara kita diparlemen,memperjuangkan kepentingan umat minimal untuk lima tahun  ke depan.

Secara pribadi saya mendukung pernyataan salah satu cendekiawan muslim yang juga Mantan Presiden Indonesia yakni Prof.BJ.Habiebie  dalam sebuah talkshow di sebuah televise yang menyatakan bahwa kepemimpinan nasional itu sebaiknya dari segi usia antara 40 tahun hingga 60 tahun.

Alasannya  salah satunya adalah mereka ini dalam masa transisi yakni jika terlalu muda maka pengalaman dan kematangan emosionalnya belum teruji. Sementara jika terlalu tua meskipun ia sendiri mempunyai pengalaman dan prestasi namun secara fisik sudah tidak memungkinkan untuk diajak “berlari”. Sehingga dalam rentang usia tersebut seorang pemimpin diharapkan mempunyai prestasi,pengalaman yang memadai namun juga masih mempunyai semangat dan tenaga yang prima untuk menjalankan roda kepemimpinannya.

Secara pribadi saya juga setuju jika caleg itu dibatasi masa keanggotaannya maksudnya maksimal dua kali seperti presiden. Sehingga untuk menghindari anggota legislative yang sudah beberapa kali periode dan terkesan menghabiskan umurnya di parlemen. Alangkah baiknya jika parlemen kita di isi oleh wakil rakyat yang masih muda,berdedikasi,punya integritas,semangat maju,berakhlakul karimah dan prestasi yang bukan hanya tingkat nasional namun level regional bahkan internasional.

Namun yang tidak kalah pentingnya adalah dia harus mempunyai rekam jejak sebagai pejuang umat Islam dalam tingkatan tertentu. Jangan malah sebaliknya justru memilih caleg yang menyakiti atau mungkin mencederai perjuangan umat Islam,itu harus dihindari.

Saya rasa ada,kaum muda jangan ragu untuk terjun dalam kancah politik jika dirasa mempunyai syarat untuk itu.Banyak pemimpinan dunia saat ini dalam usia yang relativ masih muda atau  kemimpinan Rasulullah Muhammad SAW harusnya menjadi inspirasi generasi muda Islam,dimana pada usia 40 tahunan beliau diangkat dan usia 63 tahunan beliau wafat.

Untuk Pemilu 2014 memang koalisi Partai-partai Islam atau partai berbasis massa Islam memang masih sebuh mimpin. Karena yang jelas barat (Amerika) tidak menghendaki umat Islam bersatu termasuk dalam hal ini masalah pemilu atau kepemimpinan nasional.

Disatu sisi umat Islam sendiri nampaknya masih menikmati dalam perpecahan tersebut,hal ini tentu saja dapat kita lihat dan rasakan sendiri. Tentu saja sejatinya ini bukanlah hal yang menggembirakan,karena bagaimanapun akan lebih indah dan berarti jika umat Islam dapat bersatu baik langkah maupun gerak perjuangan.

Namun demikian kita tentunya tidak boleh berputus asa atau menyerah pada keadaan demikian,bagaimanapun juga persatuan umat Islam harus kita usahakan. Warna boleh beda,partai juga mungkin berbeda namun persatuan Umat Islam harus terwujud dan kita harus menjadi bagian dari upaya tersebut,jangan hanya menjadi penonton namun jadilah pelaku. Semoga keinginan tersebut bukan hanya mimpi. Wallahu’alam.

—  Drs.H.Djaja Djahari,M.Pd, Ketua Majelis Pertimbangan PUI Jabar

Continue Reading

iding-bahruddin

Umat Islam Harus Berperan Aktif dalam Pemilu

Published

on

iding-bahruddinOleh H. Iding Bahruddin

Pemilu boleh disebut perang ideology umat Islam dalam kanacah perpolitikan nasional maka umat Islam harus lebih cerdas dalam memilih caleg. Siapapun orangnya yang tentunya dia harus seorang muslim yang taat. Apapun partainya maka ia harus membawa dan memperjuangkan kepentingan umat didunia maupun di akherat.

Bukan lagi pendekatan kemanusian dan kepentingan sesat di dunia saja tetapi harus jauh ke depan (akherat) sehingga pendekatannya menggunakan aspek religius. Jangan lagi mempermasalahkan aspek demokrasi dengan mengadu domba antar umat Islam tetapi yang harus dikedepankan aspek religius atau aspek ideologi Islam.

Secara hitung-hitungan politik mungkin kriteria caleg jadi, dia punya visi misi jelas,dan mungkin uang dan popularitas. Namun dalam era modern dan keterbukaan sekarang ini misalnya  dalam menghadapi komunitas ASEAN  maka yang akan bertahan atau mampu memenangkan persaingan adalah orang –orang yang punya akhlakul kharimah  yang diikuti kemampuan manejerial,ilmu baik ilmu agama maupun pemerintahan yang mumpuni.

Kemampuan yang komprehensif demikian diperlukan untuk mampu menjawab dan menghadapi tantangan jaman. Caleg tidak bisa hanya mengandalkan kelebihan secara parsial misalnya caleg sudah berakhlakul kharimah namun tidak mempunyai skill ,kapabilitas dan kompetensi dalam suatu bidang maka ia akan sulit bersaing. Begitupun sebaliknya caleg yang mempunyai kemampuan manajerial,skil yang bagus namun tidak berakhlakul kharimah maka sebaiknya dihindari umat Islam.

Himbaun dalam momentum pemilu 2014 umat Islam umumnya dan khususnya warga PUI untuk tidak golput. Manfaatkan kesempatan yang ada yang dijamin undang-undang atau sah secara konstitusional dengan mengambil posisi strategi agar kepentingan umat Islam dapat diperjuangan.Pilih caleg terbaik diantara yang baik .

Mencari yang ideal dan sempurna memang sulit namun gunanakan saja parameter kepemimpinan ala Rasulullah yakni shidiq,fathonah,amanah dan  tabligh serta minta petunjuk dari Allah SWT dalam doa dan istikhorah ,insya Allah  kita akan mendapatkan wakil yang amanah.

Kecelakaan bagi yang tidak memilih baik untuk dirinya maupun kepentingan umat.Karena ia tidak peduli dengan nasib bangsa terutama kepentingan umat Islam yang sebenarnya bisa  berperan lebih maksimal dan optimal karena ia tidak memilih hanya karena alasan malas,pesimis atau hanya ikut-ikutan orang lain maka kesempatan tersebut akan diambil olah orang lain.

Dengan demikian, ia tidak berhak menyalahkan orang lain jika mendapati keadaan yang lebih buruk lagi,siapa yang akan disalahkan jika ia sendiri tidak mau ambil peranan. Harus disadari memang demikian mekanisme dalam pemerintahan kita dimana masih menggunakan pemilu sebagai sarana untuk menjaring aspirasi rakyat. Maka orang yang tidak mau memilih (golput) akan mendapat kerugian:

  1. Ia sendiri tidak mempunyai visi dan misi dalam membangun bangsa dan Negara yang didalamnya ada umat Islam,berarti ia tidak peduli pada kepentingan umat Islam itu sendiri.
  2. Ia akan dipimpim oleh orang yang tidak dikendahi oleh dirinya sendiri melainkan dipimpin oleh orang atau golongan lain yang bisa jadi juga tidak peduli dengannya.

Untuk sikap kesatria adalah jangan menyalah orang lain jika kondisi bangsa dan Negara Indonesia masih demikian.Mengapa ia tidak berpartisipasi dalam pemilu,mengapa jika ia mempunyai kemampuan dan konsep yang lebih baik tidak mau tampil.

Maka jika tidak mau memilih dan ia sendiri mempunyai syarat untuk menjadi pemimpin harusnya ia mencalonkan diri dari partai manapun dan dari daerah manapun. Atau tampilah  didepan atau minimal mau,bersedia untuk dicalonkan,ini baru sikap seorang satria. Bukan sebaliknya tidak mau memilih,tidak mau dipilih dan malah menyalahkan orang lain atau keadaan sementara ia sendiri tidak berbuat apa-apa,ini sikap pengecut atau pecundang saja.

Pada akhirnya kan semua sama baik yang memilih atau tidak memilih (golput) akan berada dalam satu kebijakan dan system tidak bisa membedakan. Oleh karena itu hemat kita pemilu adalah satu proses perubahan untuk memperbaiki keadaan maka dari itu golput tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak akan merubah keadaan yang lebih baik lagi. Selama aturan atau undang-undang tidak berubah system dan proses peralihan kepemimpinan juga tidak berubah. Maka dari itu sekali lagi jangan salahkan orang lain tapi salahkan diri sendiri.

Sikap golput bisa jadi lahir dari sikap pesimis melihat keadaan yang sama saja atau tidak ada perubahan yang berarti sehingga  memunculkan sikap kecewa. Kecewa boleh tapi tidak boleh pesimis,umat Islam harus senantiasa bersikap optimis dan tidak berputus asa atau tidak putus harapan. Umat Islam harus berkeyakinan bahwa masih ada harapan hari esok harus lebih baik dari ini.

Kondisi saat ini harus lebih baik lagi di masa depan,perubahan itu untuk menuju keadaan yang lebih baik. Sikap optimis ini harus dimiliki umat Islam dan jangan berputus asa dalam menggapai rahmat Allah. Jika kecewa dengan pilihan masa lalu maka untuk sekarang jangan diilih lagi,jangan mengulangi kesalahan yang sama.

Saat ini ada ribuan caleg maka cerdas dan cermat dalam memilih cari tahu profilnya jika tidak tahu maka bisa bertanya pada orang lain atau jika perlu lakukan diskusi atau audiensi dengan caleg.

Insya Allah yang akan ditanya oleh Allah adalah sejauh mana ikhtiar kita bukan terletak pada keberhasilan. Yang akan dinilai itu prosesnya maka keberhasilan atau kesuksesan itu Allah yang mentukan. Wakil-wakil rakyat bahkan presiden itu sendiri sebenarnya sudah ada di lauhil mahfudz, sudah tersurat maka yang diperlukan ikhtiar kita.

Bagi jamaah dan kader PUI dan umumnya umat Islam tetap dihimbau untuk menggunakan hak pilihnya dan jangan golput. Pilih caleg sesuai dengan kriteria diatas, sesuai dengan hati nurani apapun partainya namun perhatikan dan cermati calegnya.

Lakukan memilih dengan cerdas dengan penuh tanggung jawab,niatkan untuk perubahan yang lebih baik dalam rangka memperjuangkan kepentingan umat Islam sehingga insya Allah akan bernilai ibadah. Jangan memilih karena uang,popularitas apalagi yang hanya pandai berbicara.Pilihan kita harus berorientasi keakheratan membawa  kita kesejahteraan dan kebahagian di dunia hingga akherat. [iman/majalah intisabi no. 10]

—  Drs.H.Iding Bahruddin,M.Pd, Ketua Umum PW PUI Jawa Barat

Continue Reading

@ Copyright - Infokom DPW PUI Jabar