Connect with us

Berita PW

KH Ahmad Sanusi Kembali Diusulkan Menjadi Pahlawan Nasional

Published

on

Seminar KH.Ahmad Sanusi 4PUIJABAR.ORG —  Pendiri Persatuan Umat Islam (PUI) K.H. Ahmad Sanusi kembali diusulkan untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Sebelumnya tahun 2011 dan 2012 sempat diusulkan namun tidak dipertimbangkan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional.

Menurut Ketua Tim Pengusul Gelar Pahlawan Nasional bagi KH. Ahmad Sanusi, Prof.Dr.Nina Herlina Lubis, ada kesalahpahaman seolah semasa hidupnya KH Ahmad Sanusi memohon ampun kepada Pemerintah Belanda saat ditahan sehingga seolah-olah KH Ahmad Sanusi dibebaskan karena mengaku salah.

“Arsip mengenai pembebasan Haji Ahmad Sanusi menuai kontroversi. Arsip  bersifat rahasia (GEHEIM) nomor C.D.x.64/2/9 tanggal 25 Augustus 1938 dengan perihal “ Verzoek van Hadji Abdoerrohiem, om zijn zoon, Hadji Achmad Sanoesi, te ontheffen van zijn interneering”  yang merupakan pertimbangan dari De Directeur van Binnenlandsch Bestuur  membawa kesalahpahaman. Perihal arsip tersebut membawa kesan bahwa KH. Abdurrahim, Ayahanda KH. Ahmad Sanusi, mengemis kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk pembebasan anaknya, yakni KH. Ahmad Sanusi,” ungkap Nina dalam seminar “Pengusulan Kembali KH Ahmad Sanusi Sebagai Pahlawan Nasional” di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor Sumedang, Rabu (28/5/2014).

Nina menambahkan,yang menjadi pertanyaan adalah apakah patut seorang pejuang merasa kapok, sehingga merasa perlu untuk minta dibebaskan dari statusnya sebagai tahanan kota? Apakah mungkin Haji Ahmad Sanusi mempertaruhkan nama besarnya sehingga menjadi cacat karena mengaku bersalah dan menyerah? Pertanyaan di atas selalu menjadi hambatan bagi pengusulan Haji Ahmad Sanusi sabagai Pahlawan Nasional yang mewakili daerah Jawa Barat khususnya Sukabumi.

Ia menjelaskan, berdasarkan konfirmasi dari KH. Maman Abdurrahman (cucu KH. Ahmad Sanusi) yang menjelaskan bahwa kakeknya dimerdekakan  dari statusnya sebagai tahanan kota bukan karena permintaan KH Abdurrahim, tetapi karena posisi Pemerintah Hindia Belanda yang merasa ‘kewalahan’ menjelang Perang Dunia II.

ahmad sanusiKH. Maman Abdurrahman mendengar dari ayahnya (KH.Ahmad Badri Sanusi), bahwa pada tahun 1938 mata-mata dari Balatentara Jepang sudah menyusup dan mengadakan konsolidasi di Sukabumi. Tahanan politik yang lain waktu itu dibebaskan juga atas desakan Jepang seperti Bung Hatta dan Bung Sjahrir pun dipulangkan dari Bandaneira.

“Menurut logika adalah tidak mungkin KH. Abdurrohim memintakan ampun kepada Belanda bagi kebebasan anaknya, yakni KH. Ahmad Sanusi, karena pada tahun 1938 KH. Abdurrahim sudah meninggal dunia.  Haji Abdoerrohim yang ada pada waktu itu adalah Haji Abdoerrohim dari Cipoho yang menjadi Pengurus Besar AII.  Haji Abdoerrohim Cipoho berusia lebih muda dari Haji Ahmad Sanusi,”terasng Nina yang juga Guru Besar Sejarah dari Unpad ini.

Namun Nina meragukan kebenaran mengenai KH.Abdoerrohim dari Cipoho dalam mengajukan pembebasan bagi KH. Ahmad Sanusi. Pasalnya surat permohonan ampunan tersebut tidak ada. Jika benar dan terbukti KH Abdoerrohim Cipoho yang mengajukan surat pembebasan kepada Belanda, maka itu pun tidak mungkin.

 “Karena surat-surat keluar yang penting harus atas sepengetahuan KH Ahmad Sanusi sebagai Penasehat AII. Haji Ahmad Sanusi tidak mungkin menyetujui pembebasan dirinya,”imbuhnya.

Untuk dirinya dirinya kembali akan meluruskan kesalahpahaman tersebut dan kembali melengkapai persyaratan yang di butuhkan. Pihaknya juga optimis untuk tahun 2014 ini pengusulan tersebut bisa goal, karena dari seluruh anggota BPUKI tinggal KH.Ahmad Sanusi yang belum mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial Kemensos yang diwakili Dra. Siti Aisyah menyambut baik usulan diusulkankembalinya KH Ahmad Sanusi sebagai Pahlawan Nasional. Menurut Siti, salah satu prerjuangan K.H. Ahmad Sanusi  adalah pada masa pendudukan DI/TII Pimpinan Kartosuwiryo beliau mengeluarkan fatwa agar masyarakat di daerahnya untuk tidak terpengaruh dengan DI/TII dan tetap setia dengan NKRI.

Selain itu, sambungnya, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Ia memberikan dua sumbangan pemikiran.

Pertama, meredakan pertentangan antara pihak yang setuju dan yang tidak setuju menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Kedua, memasukkan konsep imamat (demokrasi) sebagai landasan bentuk pemerintahan Indonesia yang akan dimerdekakan. Sementara karyanya besar KH.Ahmad Sanusia yang terkenal ialah Tamsijjatul Muslimin  yaitu alih aksara Al Qur’an ke huruf latin yang waktu adalah untuk pertama kalinya dan satu-satunya.

“Kita akui bersama pengaruh globalisasi saat ini dapat menyebabkan generasi muda penerus bangsa lebih mengenal tokoh-tokoh dari luar negeri sebagai idola daripada Pahlawan Nasional yang kita miliki. Perlu kami informasikan kepada hadirin sekalian bahwa hingga saat ini kita telah memiliki 159 Pahlawan Nasional,”jelasnya.

Untuk itu pihaknya berharap, dengan adanya seminar ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengusulan K.H. Ahmad Sanusi sebagai Pahlawan Nasional dan dapat melengkapi data-data yang sebelumnya diusulkan sehingga nantinya K.H. Ahmad Sanusi dapat dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional. Adapun dalam pengusulan ini agar Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) dapat berperan aktif sehingga data yang nantinya diusulkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sebelumnya dalam sambutannya Ketua Umum DPW PUI Jabar Drs.H.Iding Bahruddin,M.M.Pd menegaskan bahwa KH.Ahmad Sanusi sebagai salah satu ulama pelaku dan  pejuang kemerdekaan Indonesia layak mendapat penghargaan Pahlawan Nasional. Menurut ustad Iding, KH. Ahmad Sanusi bukan saja ulama milik warga Sukabumi dan PUI namun ulama milik umat Islam Indonesia.

“Sejarah mencatat bahwa KH.Ahmad Sanusi perjuangannya bukan hanya di Sukabumi dan Jawa Barat namun pengaruhnya bersifat nasional. Adalah salah besar jika beliau ulama lokal,sebelum kemerdekaan pengaruhnya sudah sampai hingga Sumatera. Jadi dengan mengingat jasa dan perjuangannya sudah sangat relevan dan tepat jika beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional,”tegasnya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Seminar sendiri diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati yang bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) dan DPW PUI Jabar. Acara tersebut dihadiri seribuan peserta dari civitas akademika UIN SGD,jamaah PUI Jabar,pejabat Pemkot Sukabumi dan elemen umat Islam Jabar. [Iman]

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita PUI

Ketua Satgas Covid-19 PUI Jabar Bagikan Langsung Sembako untuk Terdampak Covid-19

Published

on

Serah terima Sembako kepada warga masyarakat


Ketua Satuan Tugas Covid-19 Persatuan Ummat Islam (PUI) Jawa Barat, Cecep Syarif A di dampingi oleh Sekretaris Umum DPW Wanita PUI Jawa Barat, Hj. Lela Nurlaela, membagikan secara langsung sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kel. Cipadung Kota Bandung, Selasa (14/4).
“Ini adalah salah satu titik yang kami sambangi secara langsung. Insha allah beberpa titik di Jawa Barat akan kita datangi. Walaupun baru sedikit tiap titiknya, mudah0-mudahan ini bisa menjadi pemacu kita untuk terus berjuang dan menebarkan kebaikan” kata  Cecep Syarif kepada Humas Media jabar.org di sela-sela pembagian Sembako dan Masker.
Sembako ini merupakan hasil kerjasama PUI dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ada ribuan sembako yang dibagikan kepada masyarakat dengan kategori Lansia, Masyarakat Miskin, Penyandang Disabilitas, Anak Yatim dan Dhuafa. 
Tidak hanya sembako, paket yang dibagikan juga ada perlengkapan sekolah untuk anak-anak dan juga baju dewasa serta masker dari beberapa Donatur.
“Terima Kasih kepada para donatur yang tidak bisa di sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudah ini menjadi bekal kita di akhirat dan semoga allah membalas semua kebaikan kita semua.” pungkasnya.
Continue Reading

Berita PUI

SATGAS Covid-19 PUI Jabar serahkan Sembako untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Published

on


Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Ummat Islam, Engkos Kosasih, didampingi Ketua Satgas Covid-19 Persatuan Ummat Islam (PUI) Jawa Barat, Cecep Syarif Arifin memberikan sembako secara simbolis untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kediaman Ketua Majelis Syura PUI di Kab. Bandung, Senin (13/4).
Sembako ini merupakan kerjasama antara Persatuan Ummat Islam (PUI) dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan donasi kepada masyarakat tidak mampu, khususnya masyarakat yang terkena dampak wabah Covid-19. 
“Tentu tidak mencukupi, Paling tidak PUI bersama komponen bangsa lainnya ikut serta meringankan dampak dari Covid-19 yang melanda kita semuanya, khususnya bagi masyarakat  Lansia, Masyarakat Miskin, Penyandang Disabilitas, Anak Yatim dan Dhuafa.” kata Ketua Majelis Syura PUI, Ahmad Heryawan kepada Humas Media puijabar.org.
Tidak hanya sembako bagi masyarakat miskin, paket yang dibagikan juga ada perlengkapan sekolah untuk anak-anak yatim dan bantuan alat bantu disabilitas. (Zoom)

Continue Reading

Berita PD

PUI Majalengka Gelar MUSDA XIV

Published

on

Foto bersama setelah acara Pembukaan Musda XIV PUI Kab. Majalengka
Pengurus Daerah Persatuan Ummat Islam (PUI) Kab. Majalengka melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) XIV PUI Kab. Majalengka yang dilangsungkan di Aula Hayati STAI PUI Majalengka, Kamis (4/7/2019). Musda dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dr. KH. Ahmad Heryawan, L.c., M.Si  periode 2008 – 2018 yang juga merupakan Ketua Majelis Syuro PUI, dan Bupati Majalengka Dr. H. Karna Sobahi, M.Pd  periode 2019 – 2024 yang juga merupakan Ketua DPD PUI Kab. Majalengka selama 2 periode.
Dalam sambutannya, Ketua Majelis Syuro PUI Ahamd Heryawan mengatakan:
  1. Gemerlap orang lain mengalahkan gemerlapnya peradaban duniawi kita, akan tetapi kita tetap unggul dalam kegemerlapan ruhiyyah yaitu ridla Ilahi.
  2. Musda harus melanjutkan estapeta perjuangan para pendiri PUI.
  3. DPD PUI Kab. Majalengka memiliki status khusus karena tempat lahirnya Majlisul Ilmi tahun 1911, ini karena dasar organisasi yang jelas yaitu meninggikan kalimah Allah.
  4. Musda adalah tonggak sejarah membangun masa depan, tidak ada masa depan gemilang tanpa masa depan yang dicita-citakan. 
  5. Allah menjamin Islam tidak akan sirna. PUI bergerak di jalan Islam. berarti PUI akan lestari keberadaannya.

Bupati Majalengka Dr.  H. Karna Sobahi, M.Pd pada sambutannya mengatakan, Musda adalah ajang Silaturahim, evaluasi dan menyusun program lima tahun kedepan. “Susunlah program dengan cermat, identifikasi dan analisa selama program berjalan dan silahkan dengan program seperti itu Nahkodanya siapa, silahkan ploorkan,” tegas mantan Ketua PUI Majalengka itu. (tintahijau.com)
Pengukuhan Sebagai Ketua Terpilih
Dalam Musda tersebut, H. Asep Zaki terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Ummat Islam (PUI) Kabupaten Majalengka menggantikan H. Karna Sobahi. H. Omo Karsono Okar sebagai Ketua Dewan Syariah Daerah PUI Majalengka dan H. Karna Sobahi selaku Ketua Dewan Pertimbangan Daerah PUI Majalengka periode 2019-2023. 
Setelah Proses pemilihan berakhir, kemudian dilanjutkan  Prosesi pengukuhan ketua terpilih oleh ketua DPW PUI Jawa Barat, DR. KH. Engkos Kosasih, L.c., M.Ag. Walaupun dalam keadaan mati listrik, akan tetapi proses pengukuhan berjalan lancar dan khidmat. (Zoom)
Continue Reading

@ Copyright - Infokom DPW PUI Jabar