Connect with us

Berita PUI

PUI Jabar Kunjungi Priangan Timur

Published

on

Foto Bersama Pengurus PUI Kab. Tasik, Jawa Barat dengan Irjend Pol (Purn) Dr. Anton Charliyan
Tasikmalaya, Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Ummat Islam (PUI) Jawa Barat melakukan kunjungan Silaturahim dan Talim Ishlah ke Priangan Timur. Kunjungan pertama di lakukan ke DPD PUI Kab. Tasikmalaya. PUI Kab. Tasikmalaya menyambut baik dengan adanya kunjungan ini. Acara Silaturahim di Kab. Tasikmalaya berlokasi di Wana Wisata Batu Mahpar Kab. Tasikmalaya. Lokasi tersebut adalah milik Irjen Pol (Purn) Dr. Anton Charliyan Mantan Kapolda Jawa Barat sekalius Alumni sekolah PUI. (27/06)
Alhamdulillah, ada kunjungan dari DPW PUI Jawa Barat, karena kita ada agenda Halal Bi Halal dengan Pengurus PUI Kab. Tasikmalaya. Ini menjadi momentum yang berharga bagi kami bisa di hadiri oleh jajaran pengurus wilayah Jawa Barat”. Kata H. Dedi Dzulharman saat sambutan.
Rombongan PUI Jawa Barat kemudian melanjutkan pertemuan di DPD PUI Kota Tasikmalaya. Acara berlangsung di Sekretariat DPD PUI Kota Tasikmalaya. Acara dihadiri oleh perwakilan semua lembaga PUI, Baik PD PUI, Wanita, Pemuda, Brigade Intisab, Hima dan Hijar PUI Kota Tasikmalaya.

Foto Bersama seusai pertemuan dengan PUI Kota Tasikmalaya

DPD PUI Kota Tasikmalaya akan segera melaksanakan Musda. “Kita sedang menyiapkan kepanitiaan untuk melaksanakan Musyawarah Daerah PUI Kota Tasikmalaya. Insha Allah dalam waktu dekat akan kami sampaikan ke Wilayah untuk surat resmi nya. Selain itu, Alhamdulillah Organisasi Otonom dan Semi Otonom di Kota Tasikmalaya sudah ada kepengurusan semua”. Kata Asep Deni Ketua DPD PUI Kota Tasikmalaya pada sambutan Silaturahim dengan DPW PUI Jawa Barat. (Zoom)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita PD

DPW PUI Jabar Lantik PD PUI Purwakarta

Published

on

Di tengah wabah covid 19  yang belum juga usai, tidak menyurutkan langkah dakwah Persatuan Ummat Islam (PUI) dalam menjalankan amanah Organisasi, salah satunya adalah dengan terselenggaranya Pelantikan Pimpinan Daerah. Pimpinan Daerah Persatuan Ummat Islam (PUI) Kab. Purwakarta resmi di lantik oleh Dewan Pengurus Wilayah PUI Jawa Barat.  Pelantikan di lakukan secara daring dan luring. (26/09)

Pelantikan juga di gabungkan dengan Pimpinan Daerah Wanita PUI Kab. Purwakarta. Ibu-ibu yang sangat semangat ingin sekali dilaksanakan secara luring, akan tetapi karena situasi yang belum memungkinkan maka di laksanakan secara daring dan luring. 

Dalam sambutannya Sekretaris Umum DPW PUI Jawa Barat, H. Saefullah Maruf menekankan agar kepengurusan PUI Purwakarta bisa menjadi organisasi percontohan. “Semoga PUI Kab. Purwakarta bisa menjadi organisasi percontohan di Jawa Barat”. 

Acara pelantikan meskipun dengan peserta undangan terbatas akan tetapi dilaksanakan secara khidmat dan penuh semangat. Apalagi dengan hadirnya Ust. Eka Hardiana sebagai ketua DPP PUI. dalam Taujihnya Ust. Eka sapaan akrabnya, menekankan pentingnya berjamaah, menjaga doktrin intisab dan Islah Tsamaniyah sebagai Doktrin Persatuan Ummat Islam (PUI). (Zoom)

Continue Reading

Berita

PUI Desak DPR Evaluasi Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Published

on

Organisasi Masyarakat yang lahir sebelum era kemerdekaan, Persatuan Ummat Islam, menyoroti polemik Program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menurut Sekretaris Jenderal DPP PUI, Raizal Arifin, Secara kelembagaan PUI mengapresiasi yang menjadi program menteri Nadiem, tapi harus dievaluasi secara benar supaya tepat sasaran. “Banyak Ormas yang lahir sebelum kemerdekaan, yang sudah bergerak di Bidang pendidikan tanpa pamrih, sampai sekarang masih eksis,” kata Azzam, sapaan akrab Raizal Arifin, kepada Tim Media, Selasa (28/7).

Jadi, kata Azzam, tak elok Organisasi sebesar itu disama ratakan dengan lembaga yang baru kemarin sore lahir. “Kami berharap polemik ini segera berakhir, Mas Nadiem bisa mengadakan silaturahim bersama organisasi yang memiliki jaringan pendidikan agar program ini bisa berjalan efektif,” katanya. Ia juga mendesak, DPR RI perlu melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap Program Organisasi Penggerak Kemendikbud, supaya program ini benar-benar matang ketika di gulirkan. “Dengan semangat kebersamaan, semoga permasalahan pendidikan ini bisa cepat tuntas,” pungkasnya. (Zoom)

Continue Reading

Berita PUI

Wakil Ketua Umum PUI: RUU HIP juga memuat pemikiran Sekularisme Barat

Published

on

Rabu, 17 Juni 2020 pukul 13.30 WIB bertempat di Kantor Kemenko Polhukam RI, sejumlah ormas Islam diundang untuk berdialog dan menyatakan pendapatnya seputar Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP) yang penuh kontroversi. Hadir dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, Wasekjen MUI, Dr. Najamuddin Ramli. “Kami, atas nama pimpinan MUI mengapresiasi Prof Mahfud Md sebagai Menko Polhukam yang sensitif dan cepat merespons aspirasi masyarakat, sehingga kemarin setelah bertemu bapak Presiden beliau mengumumkan bahwa pemerintah menunda pembahasan RUU HIP,” kata Najamuddin Ramli sebagaimana dalam keterangan tertulis dari Kemenko Polhukam, Rabu (17/6).

Sejalan dengan MUI, Persatuan Gereja Indonesia (PGI) melalui Ketuanya yang baru terlantik, Pendeta Gomar Gultom juga menyebutkan bahwa langkah pemerintah sudah sangat baik yang selain menunda juga mendorong DPR untuk mengkaji lebih jauh RUU HIP.

Perwakilan Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Sugianto, menyebutkan bahwa Pancasila adalah ideologi yang mempertemukan semua agama. Beliau menegaskan: “Pancasila adalah titik temu dari semua agama. Kami umat Buddha merasa sangat perlu dengan Pancasila ini. Karena itu, kami akan menolak semua yang ingin melemahkan Pancasila. Ideologi yang kuat akan menciptakan bangsa yang disiplin.”

Sementara itu, Pastur Heri Wibowo dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) meminta DPR mengkaji kembali RUU HIP. “Oleh karena itu, kami meminta DPR untuk mengkaji kembali RUU ini, karena kami menolak segala bentuk pelemahan dan mendukung penguatan Pancasila dengan cara yang tepat,” sebut Romo Heri.
Foto Bersama Pimpinan Ormas dan Menkopolhukam

“Baru kali ini NU dengan berbagai ormas lain, seperti Muhammadiyah, Al Washliyah, PUI, dan lain-lain, punya pandangan yang sama. Padahal biasanya berbeda. Momentumnya menjadi pas karena yang bicara dari pihak pemerintah adalah Pak Mahfud,” tutur Andi Najmi Fuadi, Wasekjen PBNU yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Selain persoalan Eka Sila dan kosa kata Gotong Royong yang sangat sensitif dalam telinga para pembelajar sejarah kelam Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia, sebenarnya ada hal lain yang tidak banyak diangkat oleh kaum muslimin, yaitu masuknya nilai-nilai Barat dalam memaksakan penafsiran atas Pancasila dalam draft RUU HIP ini. Pancasila sebagai Causa Prima seharusnya menjadi ruh dalam melahirkan manusia adil dan beradab, mencintai persatuan, senang bermusyawarah, dan bergerak bersama menciptakan keadilan sosial. Seorang Muslim sejati yang taat pada Kitab Sucinya lah yang disebut sosok Pancasilais. Hal ini dikemukakan oleh Dr. Wido Supraha, Wakil Ketua Umum Persatuan Umat Islam (PUI) yang disampaikan beliau dalam kesempatan yang diberikan.

Lebih lanjut, ada 3 (tiga) hal yang disampaikan wakil dari PUI, ormas Islam yang didirikan sejak 1911 tersebut, yakni bahwa RUU HIP tersebut juga mengandung nilai-nilai Barat yang dipaksakan ke dalam jantung NKRI. Lengkapnya, sebagai berikut:

1. Monopoli Soekarnoisme
RUU-HIP ini membatasi narasinya pada Pancasila versi pidato Soekarno 1 Juni 1945 semata. Secara umum, Pendiri PUI, KH. Abdul Halim memiliki kedekatan emosional dengan Soekarno. Hal ini terlihat dari seringnya KH. Abdul Halim membawa panganan Ubi dari Santi Asromo Majalengka kalau berangkat ke Jakarta bertemu Soekarno. Namun, membatasi hanya pada pemikiran Soekarno, secara langsung mengecilkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia kepada perjuangan Soekarno semata, dan menghilangkan sejarah panjang pergulatan pemikiran para tokoh bangsa hingga lahirnya redaksi Pancasila yang ada dalam UUD 1945 hari ini.

2. Ideologi Barat
Pancasila yang menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Causa Prima dari keempat sila lainnya, ternyata ditafsirkan dengan menggunakan pemikiran-pemikiran Barat sebagaimana terlihat dari narasi Naskah Akademik. Selain masuknya kesetaraan Gender, yang mengejutkan sebenarnya masuknya unsur kata humanisme dan penafsiran nilai (value) yang sangat berkorelasi dengan humanisme. Dalam sudut pandang humanisme, kebaikan dan keburukan tidak berbasis Kitab Suci sebagaimana konsekuensi Berketuhanan, melainkan melalui pengalaman hidup manusia semata. Mengutip halaman 19 dari Naskah Akademik: “Nilai merupakan ide atau konsep yang akan menjadi penuntun seseorang dalam mengkonsepsikan kedudukan dirinya di dalam alam semesta. Dari tuntunan itu kemudian manusia dapat menentukan apa yang disebut kebaikan dan apa yang disebut keburukan dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Dengan perkataan lain, nilai (value) merupakan sebuah idea yang selalu bersifat subjektif, berisi tentang apa yang baik dan apa yang harus dijauhi, tentang apa yang benar dan apa yang salah. Sebuah nilai tumbuh berdasar pengalaman hidup, dan tumbuhnya kesadaran rasional, serta dipengaruhi pula lingkungan tatanan sosialnya. Sebuah nilai akan menjadi mengikat sebuah komunitas apabila memang ada objektifikasi dari nilai yang sesungguhnya subjektif itu, melalui proses-proses penerimaan yang benar “.

3. Hilangnya Manusia Beradab diganti dengan Manusia Pancasila
RUU HIP tidak menjelaskan sama sekali tentang arah dari Manusia Beradab. Bahkan kata adil dalam sila ke-2, terkesan hilang dan menguap karena diarahkan seluruhnya pada Keadilan Sosial pada sila ke-5, yang tentunya berbeda makna dan konteksnya. Sangat wajar kemudian pendidikan dalam RUU HIP ini diarahkan sekedar pada melahirkan tenaga terampil dan tenaga ahli daripada tujuan besar pendidikan melahirkan manusia yang beradab.

Ketiga persoalan ini menambah daftar panjang alasan mengapa RUU HIP ini harus ditolak dan segera dihentikan pembahasannya agar semangat kebersamaan yang sudah lestari saat ini semakin terjaga, begitupun semangat keberagamaan dalam keberagaman yang telah terpupuk baik. 
Sumber: Widosupraha.com (Zoom)
Continue Reading

@ Copyright - Infokom DPW PUI Jabar